Isu Permainan Proyek Mencuat di Perkim Garut, Kedekatan Pejabat dengan Pengusaha Dipertanyakan

Gempur86.my.id, Garut - Kedekatan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Garut, Rika Agustiana, dengan seorang pengusaha berinisial AR menjadi sorotan. Beredar informasi di kalangan publik bahwa Rika disebut sering merapat atau berkunjung ke vila milik AR. Sekretaris Dinas Perkim, Dang Sani Imansyah, juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan pengusaha tersebut.
‎
‎Kedekatan antara pejabat pemerintah dengan kalangan pengusaha pada dasarnya tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, perhatian publik muncul ketika kedekatan tersebut dikaitkan dengan kepentingan pekerjaan pemerintahan, terlebih setelah berhembus isu mengenai dugaan “proyek inden” di lingkungan Dinas Perkim.
‎
‎Publik mempertanyakan apakah kedekatan tersebut sebatas hubungan sosial atau terdapat kepentingan lain yang berkaitan dengan pekerjaan dan proyek pemerintah. Transparansi dan klarifikasi dinilai penting agar tidak muncul persepsi mengenai konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas pejabat publik.
‎
‎Upaya konfirmasi dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Perkim Kabupaten Garut, Selasa (18/8/2026). Namun, saat hendak ditemui, Rika Agustiana disebut sedang tidak berada di tempat. Hal serupa juga terjadi ketika hendak meminta keterangan kepada Sekdis Perkim Dang Sani Imansyah.
‎
‎Melalui pesan WhatsApp, Dang Sani menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalani pemeriksaan Inspektorat terkait proyek yang bermasalah di wilayah Garut Utara. Belum diketahui apakah pemeriksaan tersebut memiliki keterkaitan dengan isu “proyek inden” yang tengah beredar atau merupakan agenda pemeriksaan tersendiri.
‎
‎Hingga berita ini disusun, awak media masih menelusuri informasi terkait dugaan proyek inden tersebut, termasuk realisasi proyek-proyek di bawah pengawasan Dinas Perkim Kabupaten Garut.
‎
‎Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Rika Agustiana, Dang Sani Imansyah, pengusaha AR, maupun Inspektorat Kabupaten Garut. Klarifikasi diperlukan agar isu yang berkembang tidak berhenti sebagai rumor dan untuk memastikan seluruh proses proyek pemerintah berjalan transparan, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan.
‎
‎Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.
‎
‎(Red)