Gempur86.my.id, Jakarta - Ketua Umum Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH instruisikan seluruh anggota Ormas Madas Nusantara harus ikut mengamankan kota Jakarta jika terjadi kerusuhan akibat aksi demo. Kota Jakarta adalah rumah kita karena itu wajib untuk ikut menjaga stabilitas keamanan Kota Jakarta.Pernyataan itu disampaikan pria berdarah Madura-Batak, keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja itu kepada media menjawab pertanyaan wartawan tentang sikap Ormas Madas Nusantara akan adanya gelombang aksi demo besar-besaran di wilayah DKI Jakarta bulan Agustus-September 2026"Prinsip Ormas Madas Nusantara dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Jadi kami warga Madura yang ada di Jakarta akan membela kepentingan masyarakat demi keamanan dan kemajuan Kota Jakarta. Tidak hanya mengamankan jika ada aksi demo, tapi kami juga minta anggota mengawasi fasilitas umum yang rawan di rusak dan dicuri," ujar Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti Korupsi Relawan Prabowo Subianto itu.Saat ditanya wartawan Ormas Madas Nusantara dapat jatah apa dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, karena Ormas Madas Nusantara ikut bekerja keras memenangkan pasangan Pramono-Rano?Jusuf Rizal menjawab enteng. Katanya, Ormas Madas Nusantara tidak pernah meminta jatah jabatan maupun proyek, seperti tim sukses yang sudah dapat jatah. Katanya, karakter orang Madura tidak mau mengemis jabatan ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Takut ditolak, nanti Ormaa Madas Nusantara, malu."Cukup kebijakan Pramono Anung bagus untuk kemajuan warga Jakarta, Ormas Madas Nusantara, sudah cukup puas. Dari analisa Madas Nusantara, kinerja Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah bagus. Namun dalam transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan," tegas Jusuf RizalSaat dicecar wartawan dengan pertanyaan, bahwa saat audiensi dengan Pramono Anung dijanjikan dana hibah, ambulans, dab BLK (Balai Latihan Kerja), kelanjutannya bagaimana?Saat itu, kata Jusuf Rizal, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tidak pernah menjanjikan apapun kepada Ormas Madas Nusantara. Kami yang meminta dukungan. Kemudian dicatat Sekda dan Bakesbangpol. Ia itu, saja cukup dicatat. Kami kan menyampaikan aspirasi anggota. Kita paham politiklah, ujar Jusuf Rizal sambil tersenyum"Yang terpenting bagi Madas Nusantara bagaimana bisa membantu Pemprov DKI Jakarta ikut menjaga keamanan, kondusifitas dan stabilitas wilayah DKI Jakarta bekerjasama dengan TNI POLRI. Urusan jatah itu urusan Tuhan dan Politik," tegas Jusuf RizalBerdasarkan catatan redaksi sosok Jusuf Rizal bukan gila jabatan, saat menjadi Relawan SBY-JK (Blora Center) bersama Sudi Silalahi, ia kerap ditawari jabatan Direksi, Komisaris dan bahkan namanya sudah pernah masuk bursa menteri. Namun, dia memilih berada diluar syistem mendirikan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Garut - Kedekatan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Garut, Rika Agustiana, dengan seorang pengusaha berinisial AR menjadi sorotan. Beredar informasi di kalangan publik bahwa Rika disebut sering merapat atau berkunjung ke vila milik AR. Sekretaris Dinas Perkim, Dang Sani Imansyah, juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan pengusaha tersebut.‎‎Kedekatan antara pejabat pemerintah dengan kalangan pengusaha pada dasarnya tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, perhatian publik muncul ketika kedekatan tersebut dikaitkan dengan kepentingan pekerjaan pemerintahan, terlebih setelah berhembus isu mengenai dugaan “proyek inden” di lingkungan Dinas Perkim.‎‎Publik mempertanyakan apakah kedekatan tersebut sebatas hubungan sosial atau terdapat kepentingan lain yang berkaitan dengan pekerjaan dan proyek pemerintah. Transparansi dan klarifikasi dinilai penting agar tidak muncul persepsi mengenai konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas pejabat publik.‎‎Upaya konfirmasi dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Perkim Kabupaten Garut, Selasa (18/8/2026). Namun, saat hendak ditemui, Rika Agustiana disebut sedang tidak berada di tempat. Hal serupa juga terjadi ketika hendak meminta keterangan kepada Sekdis Perkim Dang Sani Imansyah.‎‎Melalui pesan WhatsApp, Dang Sani menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalani pemeriksaan Inspektorat terkait proyek yang bermasalah di wilayah Garut Utara. Belum diketahui apakah pemeriksaan tersebut memiliki keterkaitan dengan isu “proyek inden” yang tengah beredar atau merupakan agenda pemeriksaan tersendiri.‎‎Hingga berita ini disusun, awak media masih menelusuri informasi terkait dugaan proyek inden tersebut, termasuk realisasi proyek-proyek di bawah pengawasan Dinas Perkim Kabupaten Garut.‎‎Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Rika Agustiana, Dang Sani Imansyah, pengusaha AR, maupun Inspektorat Kabupaten Garut. Klarifikasi diperlukan agar isu yang berkembang tidak berhenti sebagai rumor dan untuk memastikan seluruh proses proyek pemerintah berjalan transparan, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan.‎‎Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.‎‎(Red) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, ‎Garut - Merasa diabaikan selama 11 tahun, warga dari tiga kecamatan GEMA BSP (Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy) di Garut selatan kompak bersuara. Melalui Pernyataan Sikap yang dikeluarkan Sabtu (16/8/2026), masyarakat Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy menolak draf Perubahan KUA-PPAS 2026-2027 dan mengancam akan mengepung Kantor Bupati serta DPRD Garut dengan 10.000 massa pada Kamis mendatang.‎‎Inti tuntutan mereka hanya satu: perbaikan jalan Banjarwangi - Singajaya - Peundeuy yang rusak berat dan tak kunjung masuk prioritas anggaran daerah.‎‎Kami, masyarakat tiga kecamatan, menyatakan:‎1. ‎Menolak draf Perubahan KUA-PPAS 2026 dan 2027 yang tidak memprioritaskan perbaikan jalan Banjarwangi – Singajaya – Peundeuy. Jalan ini rusak berat dan sudah 11 tahun diabaikan APBD.‎1. ‎Menuntut revisi KUA-PPAS 2026 dan 2027. Masukkan ruas jalan kami dan realokasikan anggarannya. Hentikan pemborosan seperti alokasi Rp10 miliar untuk pembebasan tanah Sekolah Rakyat yang bukan kewajiban daerah.‎1. ‎Meminta keadilan anggaran. Dari Rp296 miliar APBD. Tunjukkan keberpihakan nyata, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu.‎1. ‎Menolak klaim keberpihakan melalui program IJD 6,5 km. Itu murni aspirasi bapak Ade Ginanjar bukan kebijakan Bupati untuk tiga kecamatan kami.‎‎Sudah 2 kali dalam 20 tahun terakhir kami harus turun ke jalan agar jalan ini diperbaiki. Tahun 2006 dan 2016. Kini 2026, kami harus turun kembali menuntut hal yang sama.‎‎Maka kami nyatakan:  ‎Pada Kamis, 20 Agustus 2026, 10.000 massa dari Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy dengan 48 elf, 32 travel, dan 1.000 motor akan mengepung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Garut sampai tuntutan kami dipenuhi.‎‎(Tim) ‎ Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Jakarta - Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara berbeda pemikiran dengan Bassra (Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura) dan 45 ulama dan habaib Madura. Jika Bassra dan 45 Ulama dan Habaib se-Madura menolak, Ormas Madas Nusantara justru mendukung investasi Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan."Kami memberi dukungan kepada pemerintah yang membawa investor asing untuk membangun Pulau Madura yang merupakan daerah ter-miskin se-Jawa Timur. Hanya dengan masuknya investasi Pulau Madura dan Masyrakatnya maju dan sejahtera," tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta.Menurut Jusuf Rizal, pria keturunan Raja Sumenep, Arya Wiraraja, Relawan Prabowo Subianto itu, penolakan Bassra dan 45 ulama dan habaib itu tidak memiliki dasar yang kuat. Miris juga ulama dan habaib mengatasnamakan ulama Se-Madura melakukan penolakan, tanpa ada kajian dan analisa komprihensip. Sikap itu menunjukkan aragansi, jauh dari objektivitas dan picik."Ormas Madas Nusantara menilai penolakan Bassra dan 45 Ulama dan Habaib, mengandung mens rea (niat tidak baik). Mencari-cari alasan dan ujung-ujung diduga transaksional. Kebiasaan yang justru merusak citra ulama dan habaib Madura jadi jelek," tutur Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)-- LSM terbesar dan terbanyak cabang dengan rekor Muri -- ituDikatakan tidak sedikit oknum ulama dan habaib itu setelah bicara keras, tapi begitu di lobby melempem. Contohnya, saat politisi PKS, Aboebakar Al Habsy, menyebut diduga pesantren Madura terlibat peredaran Narkoba, awalnya oknum ulama dan habaib garang bicara. Tapi IRS (Intelijen Rakyat Semesta) Madas Nusantara menemukan sedikitnya 20 oknum ulama dan habaib dilobby AboebakarOknum ulama dan habaib itu diboyong ke Kantor DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Entah tujuan untuk apa oknum ulama dan habaib diboyong ke Jakarta. Informasi menyebutkan oknum ulama dan habaib itu sudah dibungkam agar tidak bersuara. Ujung-ujungnya konon mereka menerima paket logistik untuk tidak bicara. Pahadal ini masalah moralitas."Jadi Madas Nusantara hornat pada ulama dan habaib yang masih memiliki adab, etika dan moral yang baik. Bukan pada oknum yang bawa-bawa nama ulama dan habaib, namun kelakuannya hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, transaksional dan logistik Banyak yang tidak memiliki idealisne," tegas Jusuf Rizal, salah satu tokoh terkemuka Madura asal Pamekasan itu.Dalam kontek hadirnya investasi asing di Pulau Madura, Ormas Madas Nusantara menyebutkan tidak banyak keterkaitan Bassra dan 45 Ulama dan Habaib. Mereka semestinya fokus pada pengembangan pesantren, membina ahlak dan moral, membenahi manajemen pesantren termasuk masalah spiritual. Tidak kegatelan urusan investasi dan politik.Ulama dsn Habaib itu seharusnya tidak intervensi pada kepentingan usaha guna memajukan Pulau Madura, sebab Pulau Madura itu bukan milik Bassra maupun 45 ulama dan habaib itu. Masyarakat Pulau Madura butuh pekerjaan, butuh kemajuan dan kesejahteraan. Tidak terperangkap dengan situasi di daerah Pulau Madura yang dianggap sebagai daerah termiskin se-Jawa Timur"Maka kehadiran Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan, merupakan salah satu solusi membangun Pulau Madura. Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya sekedar bicara menolak, tapi bagaimana mempersiapkan dalam mempersiapkan opportunity agar berbagai peluang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dan pulau Madura, seperti mempersiapkan SDM berkualitas. Bukan ribut sok kuasa," tegas Jusuf RizalBerdasarkan catatan redaksi Ormas Madas Nusantara merupakan organisasi ke-Maduraan guna mewadahi masyarakat Madura di perantauan se-Nusantara dan luar negeri. Ormas ini digagas Jusuf Rizal, bersama tokoh Madura lainnya untuk komunikasi, koordinasi, konsolidasi, kolaburasi, dan silaturahmi serta pengembangan jaringan usaha.Ormas Madas Nusantara bermitra dengan TNI POLRI dalam membangun Indonesia dan menjaga negeri melalui program Bina-Lindung-Sejahtera. Ormas Madas Nusantara membangun SDM berkualiras, bukan ormas preman. Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, ‎Jakarta - Aksi Pengacara Fritz Alor Boy menjadi sorotan lantaran memprotes pemberlakuan tarif parkir bagi pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Polda Metro Jaya.‎‎Aksi tersebut terekam dalam video yang diunggahnya di di media sosial, pada Senin (10/8/2026).‎‎Dalam video itu, Fritz terlihat mengenakan pakaian berwarna hijau dan topi.‎‎Ia diduga terlibat perdebatan dengan seorang petugas Provos/Polri terkait aturan parkir di lingkungan Polda Metro Jaya.‎‎Fritz mempertanyakan dasar aturan yang digunakan untuk menarik tarif parkir di kawasan tersebut.‎‎Ia juga menyoroti pengemudi ojol yang hanya masuk ke area Polda Metro Jaya untuk mengantar atau menjemput penumpang maupun barang.‎‎Menurut Fritz, pengemudi ojol biasanya hanya berada di lokasi dalam waktu singkat.‎‎Karena itu, ia meminta agar mereka tidak dibebani tarif parkir.‎‎Fritz juga meminta pengemudi ojol yang hanya mengantar atau menjemput dapat langsung keluar dari kawasan Polda Metro Jaya setelah menyelesaikan keperluannya.‎‎Perdebatan Fritz dengan petugas sempat berlangsung tegang.‎‎Ia juga memprotes ucapan petugas yang dinilainya tidak pantas.‎‎Fritz kemudian meminta persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pimpinan Polda Metro Jaya.‎‎Ia menilai fasilitas di lingkungan lembaga negara seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat.‎‎Terlebih bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojol.‎‎Fritz juga menyinggung kewajiban masyarakat dalam membayar pajak.‎‎Menurutnya, masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya seharusnya mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas publik.‎‎"Lembaga negara seharusnya membantu masyarakat, bukan semakin menyusahkan rakyat," demikian inti pernyataan Fritz dalam video tersebut.‎‎Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait protes Fritz Alor Boy.‎(Tim) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Jakarta - Salah satu masalah besar hadirnya Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan adalah ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) berkualitas guna mengisi kebutuhan tenakerja siap pakai. Untuk itu, Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara akan fokus menyiapkan SDM berkualitas guna memenuhi kebutuhan Wiraraja Industrial Park Madura"Kami akan fokus bagaimana menyiapkan SDM berkualitas guna memenuhi tenaga kerja sesuai posisi yang dibutuhkan. Jangan sampai saat Industri Wiraraja beroperasi, masyarakat Madura tidak mampu memenuhi kualifikasi. Ini akan dapat berdampak sosial,"tegas Ketua Umum Madas Nusantara, KRH,HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta.Pernyataan Jusuf Rizal itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapan warga Madura menghadapi kehadiran Wiraraja Industrial Park di Bangkalan, Madura. Mulai dari kesiapan SDM yang berkualitas, aspek sosial, budaya, transportasi, serta koneksitas dengan Kabupaten lain yaitu Sampang, Pamekasan dan Sumenep.Menurut Jusuf Rizal, pria keturunan darah biru Raja Sumenep, Arya Wiraraja itu, kehadiran Wiraraja Industril Partk di Bangkalan, Madura memang akan membawa perubahan bagi kemajuan Pulau Madura. Akan memberikan multiplayer efek tidak hanya di Bangkalan, tapi juga bagi Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep."Ini merupakan momentum sekaligus tantangan bagi pemerintah Bangkalan dan Kabupaten lainnya, serta seluruh tokoh maupun ormas ke-Maduraan bangkit agar keluar dari garis kemiskinan. Apalagi sudah dipastikan akan menyerap banyak SDM tenaga kerja," tambah Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi Relawan Prabowo Subianto itu.Dikatakan Ormas Madas Nusantara akan membuat pelatihan kompetensi dan avokasi guna mempersiapkan SDM tenaga kerja berkualitas. Madas Nusantara akan menjadi penyedia tenaga kerja (Man Power Supply) berkualitas dan bersertifikasi. Membuat program pelatihan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun di Sumenep.Jusuf Rizal menyebutkan akan melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, manajemen Wiraraja Industrial Park Madura, Kementerian Ketenagakerjaa Republik Indonesia, BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, Menko Ekonomi maupun tokoh dan ulama Madura terkait perlunya menyediakan SDM sedini mungkin agar SDM tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri."Kami telah mengantisipasi kehadiran investor asing ke wilayah Madura dengan mendirikan Bamus (Badan Musyawarah Madura). Melalui kehadiran investor asing, termasuk Wiraraja Industrial Park dari China, kemungkinan jalur kereta api Bangkalan-Sumenep dapat dihidupkan lagi atau jalan tol," tegas Jusuf Rizal, salah satu tokoh Madura asal Pamekasan itu. Baca selengkapnya

Gempu86.my.id, Jakarta -- Gonjang Ganjing akan ada aksigʻ demo turunkan Presiden Prabowo menimbulkan reaksi dari para relawan Prabowo Subianto, termasuk Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara dan ormas dibawah kepemimpinan KRH.HM.Jusuf Rizal, SH. Organisasi Relawan itu solid tetap dukung Prabowo Subianto, namun diharapkan Menteri dan pejabat yang tidak kapabel bisa diganti.Menurut Jusuf Rizal, pria tokoh penggiat anti korupsi, Relawan Prabowo Subianto keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja itu kepada wartawan, jaringan organisasi dibawah kepemimpinannya, tetap solid mendukung Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 dan siap aksi melakukan penolakan terhadap cara-cara inkonstitusional, karena ini berdampak kepada masyarakat yang saat ini sedang susah.Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang dikenal kritis itu, menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya isu demo besar-besaran guna melengserkan Prasiden Prabowo Subianto, sebagaimana aksi demo anarkis serentak 21 Agustus 2025 diberbagai kota besar.Dikatakan isu demo tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan para pengusaha. Di Jakarta dan Bekasi, misalnya, para pengusaha mall dan gedung mulai memagar bangunannya untuk mengantisipasi jika pihak keamanan tidak sanggup melindungi serta mengamankan aset-aset masyarakat.Sebaiknya lanjut Jusuf Rizal pihak pemerintah harus memberi pernyataan resmi akan situasi negara sehingga kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan. Bahwa saat ini kondisi keamanan terkendali, kalaupun ada demo tetap dilaksanakan secara tertib, serta dapat menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan bangsa"Selain itu Presiden Prabowo Subianto hendaknya jangan baperan. Alergi terhadap kritikan yang konstruktif demi kemajuan bangsa. Prabowo Subianto saatnya harus lebih banyak mendengar ketimbang bicara yang tidak substansial. Fokus bagaimana merealisasi janji-janji politiknya, seperti hukum mati koruptor kakap," tegas Jusuf RizalAktivis pekerja dan buruh itu lebih jauh menambahkan terkait kondisi bangsa, Ormas Madas Nusantara memberi masukan kepada Prabowo agar mengganti menteri maupun pejabat yang tidak punya kapasitas (Kapabel). Evaluasi pejabat-pejabat titipan yang hanya berpotensi menjadi beban negara."Dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan ini, pengeluaran atau belanja yang membebani keuangan negara sebaiknya dipangkas. Jangan mengandalkan hutang terus. Selain itu, daripada membebani pajak rakyat kecil, gaji Menteri, Pejabat, Direksi dan Komisaris BUMN dipangkas saja hingga situasi ekonomi normal," usul Jusuf RizalYang tidak kalah pentingnya, tutur Jusuf Rizal bagaimana Presiden Prabowo segera mengundangkan UU Perampasan aset agar para koruptor kakap itu dapat dimiskinkan. Percuma Prabowo berbusa-busa minta pengembalian dari oligarki dan kartel uang negara yang dikorup. Itu tidak akan efektif jika menunggu kesadaran para koruptor "Yang bisa menekan para koruptor adalah perbaiki system dalam pemberantasan korupsi, seperti adanya UU Perampasan Aset serta Presiden Prabowo Subianto berlakukan hukuman mati bagi koruptor kakap. Para koruptor tidak perlu dikejar sampai antartika, abisin waktu, tenaga, pikiran dan uang. Berlakukan saja hukuman mati. Itu lebih efektif," tegas Jusuf RizalBerdasarkan catatan redaksi Jusuf Rizal tercatat banyak memimpin organisasi selain Ormas Madas Nusantara yaitu LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Perkumpulan Pengusaha Media Online Indonesia (MOI), Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 100 ribu orang, Ketum Loyalis Bapak HM.Soeharto, Presiden RI ke-2 (Soehartois) hingga memimpin Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat) berbasis Loyalis Soeharto. Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, ‎‎Garut - Kapolres Garut AKBP Niko N A. Putra, S.H., S.I.K., M.H. melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dengan Ketua MUI Kabupaten Garut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut, serta Ketua PCNU Garut.‎‎Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergitas, komunikasi, dan koordinasi antara Polri dengan para tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan dalam bersama-sama mendukung terciptanya keamanan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan di Kabupaten Garut.‎‎Karena menjaga Garut bukan hanya tugas satu pihak. Dengan kolaborasi, komunikasi, dan kebersamaan, kita wujudkan Garut yang aman, nyaman, harmonis, dan semakin maju.‎‎(Tim) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Jakarta - Tiga dekade lebih perjalanan pers pascareformasi, belum sepenuhnya menjauhkan jurnalis dari tekanan, intimidasi, persekusi hingga ancaman kriminalisasi. Ditengah situasi tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menegaskan sikapnya: Pers tidak boleh tunduk apalagi mundur ketika berhadapan dengan kekuasaan yang alergi terhadap kritik.Pesan itu mengemuka dalam peringatan HUT ke-32 AJI Indonesia, yang mengusung tema; “Bertahan, Bersuara, Berkarya”. Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menyampaikan pidato reflektif sekaligus menohok mengenai tantangan kebebasan Pers di Indonesia, Selasa (11/8-2026).Dalam pidatonya, Nany membongkar sejumlah stigma dan label peyoratif yang kerap diarahkan kepada jurnalis ketika pemberitaan atau pertanyaan mereka dianggap mengganggu kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.Tiga label yang disorot, antara lain; 'Londo Ireng', 'tidak punya otak', dan 'kawanan sirkus'.Alih-alih defensif, Nany justru membalik stigma tersebut menjadi pernyataan sikap, bahwa; Independensi Pers tidak boleh ditentukan oleh selera penguasa.“Kalau bertanya kritis dianggap pengkhianatan, ya, Kami Londo Ireng,” ujarnya.Nany menegaskan, jurnalis tidak bekerja untuk menyenangkan penguasa. Pers bekerja berdasarkan fakta, kepentingan publik, kode etik jurnalistik, serta hak masyarakat memperoleh informasi.“Kalau Londo Ireng dimaksudkan untuk mengatakan jurnalis adalah pengkhianat karena tidak mengikuti keinginan penguasa, maka sekali lagi saya katakan: Ya, kita Londo Ireng! Karena kita memang tidak bekerja berdasarkan apa yang diinginkan penguasa. Kita bekerja berdasarkan fakta, kepentingan publik, kode etik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” tegas Nany ditengah sambutannya pada Malam Resepsi HUT ke-32 AJI di Hall Dewan Pers, baru-baru ini.Menurut Nany, pertanyaan kritis tidak seharusnya diposisikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap negara. Sebaliknya, pertanyaan kritis merupakan bagian dari fungsi pers dalam mengawasi jalannya kekuasaan.Menurut Ketum AJI itu, jika kritik sudah dianggap sebagai pengkhianatan, maka yang justeru patut dipertanyakan bukan keberadaan Pers kritis. Melainkan, cara kekuasaan itu sendiri didalam memandang kritik.Pers, dalam konteks demokrasi, memiliki mandat untuk menguji kebijakan, mengungkap fakta, meminta pertanggungjawaban pejabat publik, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.Selain itu, Nany juga merespons label; 'tidak punya otak' yang diarahkan kepada pekerja pers. Dengan nada reflektif, ia menggambarkan realitas yang kerap dihadapi jurnalis: tekanan ekonomi, ancaman kekerasan, intimidasi, hingga risiko berhadapan dengan persoalan hukum ketika menjalankan tugas jurnalistik.“Mungkin kami memang ‘tidak punya otak’. Sebab di tengah tekanan, ancaman kekerasan, dan ketidakpastian ekonomi, kami tetap memilih jadi jurnalis. Masih membuka laptop, memeriksa dokumen, dan menulis, meski tahu itu tidak selalu aman,” ujarnya.Namun bagi Nany, keberanian tersebut bukan berarti jurnalis bebas dari kesalahan. Justru independensi harus berjalan beriringan dengan integritas, verifikasi, kode etik, dan tanggung jawab kepada publik.“Tapi biarlah kami dianggap tidak punya otak, asal kami punya nurani, punya integritas, dan yang paling penting, kita punya keberanian,” tegasnya lagi.Pernyataan tersebut, menggambarkan satu garis tegas: "jurnalisme bukan pekerjaan untuk mencari tepuk tangan kekuasaan".Tugas Pers adalah; mencari fakta, menguji informasi, melakukan verifikasi dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat—termasuk ketika informasi tersebut tidak menyenangkan pihak yang sedang berkuasa.Label ketiga, 'kawanan sirkus', juga tidak luput dari sorotan dan bahasan Ketum AJI itu. Alih-alih menganggapnya sebagai penghinaan, ia justru memaknainya sebagai gambaran mengenai solidaritas komunitas pers ketika salah satu jurnalis menghadapi serangan.“Kami memang berkumpul. Kami berkumpul ketika seorang jurnalis diserang, ketika media diintimidasi, dan ketika rekan kami menghadapi kriminalisasi. Kami berkumpul karena kami tahu seorang jurnalis tidak boleh menghadapi kekerasan sendirian,” bebernya.Ia pun menegaskan, solidaritas bukan berarti membenarkan setiap tindakan seorang jurnalis. Solidaritas Pers, dalam konteks tersebut, merupakan sikap bersama untuk memastikan setiap persoalan terhadap pekerja media diselesaikan melalui mekanisme hukum dan etika yang semestinya, bukan melalui intimidasi maupun kekerasan.“Kalau solidaritas ini dianggap 'kawanan', maka ya, kami adalah kawanan yang berdiri tegak dan tidak akan pernah meninggalkan siapapun sendirian menghadapi kekerasan!” serunya.Pernyataan itu pun, disambut riuh tepuk tangan peserta. Memasuki usianya yang ke-32 tahun, AJI juga mengingatkan bahwa reformasi 1998 bukanlah garansi permanen bagi kebebasan pers.Demokrasi dapat mengalami kemunduran, apabila institusi-institusi yang menjadi penyangganya dibiarkan melemah. Kebebasan pers pun tidak cukup hanya dijamin melalui aturan, tetapi membutuhkan ruang kerja yang aman bagi jurnalis dan media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.AJI menempatkan kebebasan pers bukan sebagai hak eksklusif wartawan, melainkan bagian dari hak publik dalam dan untuk memperoleh informasi.Karena itu, setiap bentuk intimidasi, kekerasan, persekusi maupun kriminalisasi terhadap jurnalis, harus dipandang serius. Karena hal tersebut, berpotensi bisa menciptakan efek gentar (chilling effect) terhadap kerja jurnalistik.Ketika seorang jurnalis takut mengungkap fakta, persoalannya tidak berhenti pada satu individu. Masyarakat ikut kehilangan akses terhadap informasi yang seharusnya diketahui publik.“Jurnalis Bukan Musuh Negara”Ketum AJI itu juga menyampaikan pesan tegas, khususnya kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menjadikan pers kritis sebagai musuh.“Jurnalis bukan musuh negara, jurnalis bukan makar! Kritik bukanlah hal yang berat, pertanyaan bukanlah penghinaan, investigasi bukanlah provokasi, dan berita yang tidak menyenangkan pemerintah bukan berarti berita itu salah,” tegas Nany.Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat, bahwa; dalam demokrasi, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga harus siap diawasi, diperiksa, dikritik dan dimintai pertanggungjawaban oleh publik.Pers bukan lembaga oposisi politik. Namun, pers juga bukan alat propaganda kekuasaan. Independensi media justru diuji ketika kepentingan publik berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi maupun kekuasaan.Menutup sambutannya, Nany menegaskan bahwa; Kebebasan Pers bukanlah hadiah istimewa yang diberikan buat wartawan. Kebebasan Pers, adalah hak publik.Masyarakat membutuhkan Pers yang bebas, agar kebijakan pemerintah dapat diawasi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diungkap, suara kelompok rentan dapat terdengar, dan berbagai persoalan yang tertutup dapat dibawa ke ruang publik.Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ruang kerja pers tetap aman dan demokratis.“Martabat jurnalis ditentukan oleh keberanian untuk tetap bekerja secara independen. Sebagai perisai terakhir demokrasi, itulah tugas jurnalis,” pungkasnya.Seiring memasuki usianya yang 32 tahun, pesan AJI pun menjadi semakin jelas: Pers boleh dikritik, berita boleh dibantah, wartawan wajib dikoreksi ketika melanggar etika. Namun, intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi bukanlah jalan untuk membungkam kritik. Sebab ketika suara pers dipaksa diam, yang sesungguhnya kehilangan suara bukan hanya jurnalis, melainkan publik dan demokrasi itu sendiri ! Baca selengkapnya

Gempur.86.my.id, Lampung Selatan -  Gerak-gerik seorang pria yang mencurigakan di wilayah Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, berujung pada pengungkapan kasus pencurian sepeda motor. Polisi mengamankan S (21), warga Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur.Kapolsek Candipuro IPTU Ali Humaini, S.H., M.M., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., membenarkan penangkapan tersebut. S diamankan pada Sabtu, 8 Agustus 2026, setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai keberadaan seorang pria yang mencurigakan di sekitar Dusun Trimulyo, Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro."Benar, kami telah mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor di wilayah Desa Karya Mulya Sari di kawasan Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin." ujar Ali.Saat pertama kali diamankan, pelaku belum mengakui telah melakukan tindak pidana. Untuk menghindari konsentrasi massa yang semakin banyak, petugas kemudian membawa pelaku ke Mapolsek Candipuro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, pelaku akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada Minggu, 28 Juni 2026 sekitar pukul 19.45 WIB di depan Musholla Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro." Sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 nomor polisi BE 2032 DBC milik korban saat itu diparkir di depan musholla diambil dengan cara menjebol kunci kontak. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp15 juta." kata Ali." Polisi menggeledah ke rumah S dan menemukan kunci letter T yang diduga digunakan saat beraksi serta lemari etalase yang dibeli dari uang hasil penjualan motor curian.dan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana lain, di antaranya enam pasang bekas dudukan pelat sepeda motor dan 13 pasang kaca spion sepeda motor. " jelas Ali.Selain itu, polisi mengamankan satu unit Honda Beat warna hitam kombinasi putih tahun 2025 nomor polisi BE 2072 NFE yang digunakan pelaku menuju lokasi kejadian, satu bilah pisau jenis badik berikut sarung kayu, serta satu set kunci kontak sepeda motor dalam kondisi rusak.Atas perbuatannya, Pelaku S diproses dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun .(Puddin A) Baca selengkapnya

Gempur.86.my.id, Lampung Selatan -  Petugas KSKP Bakauheni mengamankan 98 ekor burung dari sebuah kendaraan Toyota Hiace yang diperiksa di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu (12/8/2026). Puluhan burung tersebut diduga dibawa tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk pengangkutan satwa.Kapolsek KSKP Bakauheni AKP Fransiskus Yepta Terang Ginting, S.I.K., M.M., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., membenarkan pengamanan tersebut. "Benar, personel KSKP Bakauheni mengamankan 98 ekor burung yang ditemukan di dalam bagasi kendaraan Toyota Hiace warna putih dengan nomor polisi terpasang BG 7026 TC sekitar pukul 07.45 WIB.. Satwa tersebut dibawa tanpa dilengkapi dokumen yang sah ." ujar Fransiskus.Kendaraan tersebut dikemudikan RS (22), warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan pemeriksaan awal, burung-burung tersebut dibawa dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan tujuan Cikarang, Bekasi.Puluhan satwa itu ditemukan dalam empat keranjang buah berwarna putih yang ditempatkan di bagian bagasi belakang kendaraan. Total terdapat 98 ekor burung dengan rincian 35 ekor burung madu, enam ekor prenjak, 38 ekor cerucuk, dan 19 ekor anis mata."Kami berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta BKSDA Wilker Bakauheni terkait penanganan satwa. Burung-burung tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada pihak karantina dan dibuatkan berita acara serah terima," kata Fransiskus.Polisi mengamankan satu unit Toyota Hiace warna putih nomor polisi BG 7026 TC, empat keranjang buah warna putih berisi 98 ekor burung, serta satu lembar STNK kendaraan.Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul serta tujuan pengiriman satwa tersebut. Pengangkutan satwa tanpa dokumen yang sah tersebut ditangani berdasarkan ketentuan Pasal 88 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.Sementara itu, seluruh burung yang diamankan telah diserahkan kepada pihak karantina untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan."Kami akan terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan di kawasan pelabuhan sebagai upaya mencegah lalu lintas satwa yang tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan," ujar Fransiskus.(Puddin A) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Lampung - Polda Lampung bersama jajaran polres menangkap 41 pelaku kejahatan dalam pengungkapan 40 perkara pidana selama sehari. Mayoritas kasus yang diungkap berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).Pengungkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polda Lampung pada Minggu (9/8/2026) hingga Senin (10/8/2026).Puluhan pelaku yang ditangkap terdiri dari berbagai kasus kejahatan, termasuk pelaku yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian polisi.Kabidhumas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan Polda Lampung dan jajaran terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Lampung."Pengungkapan ini dilakukan oleh Polda Lampung dan Polres jajaran terhadap para pelaku tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Lampung," kata Yuni, Selasa (11/8/2026).Dari 40 perkara yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan menjadi perkara yang paling banyak ditangani. Selain curat, polisi juga mengungkap sejumlah kasus curas dan curanmor yang terjadi di sejumlah daerah.Sebanyak 41 pelaku diamankan dalam rangkaian pengungkapan tersebut. Polisi juga mencatat 86 lokasi kejadian perkara yang berhasil diungkap.Tak hanya menangkap pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti dari rangkaian pengungkapan kasus tersebut. Barang bukti itu berkaitan dengan berbagai perkara kejahatan yang ditangani Polda Lampung dan polres jajaran.Yuni menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian yang meresahkan masyarakat.Polisi masih melakukan proses penyidikan terhadap para pelaku yang telah diamankan. Pengungkapan kasus juga terus dilakukan untuk mengejar pelaku kejahatan lainnya yang masih berkeliaran di wilayah Lampung.(Puddin A) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Medan - Bulog Sumut sebagai salah satu operator pangan Pemerintah Pusat terus memperkuat penyaluran komoditas pangan bagi masyarakat. Penyaluran tersebut meliputi Bantuan Pangan (Banpang) beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta distribusi MinyaKita.Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, Rabu (12/08/2026) menegaskan saat ini memiliki stok diantaranya beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) 57 ribu ton dan MinyaKita 1,2 juta liter.Penyaluran beras Bantuan Pangan dan SPHPDalam beberapa hari ke depan, Bulog Sumut akan kembali salurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.Untuk periode ini, diberikan untuk 1.739.256 PBP dengan kebutuhan beras sebesar 52 ribu ton. “Bulog menyalurkan sesuai data PBP yang kami terima dari Bapanas. Dari Pemkab dan Pemkot juga sudah ke gudang Bulog untuk mengecek kualitas dan kuantitas berasnya. Proses pengemasan terus kami lakukan. Masing-masing PBP menerima 30kg beras, dan Gratis diambil di Kantor Desa/Kelurahan" tegas Budi.Selain itu, Bulog Sumut juga terus menyalurkan beras SPHP. Sejumlah 32.342 ton beras SPHP dari target sekitar 49.043 ton, atau telah mencapai 65,95 persen dari target.Budi menyampaikan beras SPHP ini disalurkan melalui pedagang di Pasar, warung warung sembako yang telah terdaftar sebagai RPK, Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan TNI/Polri, serta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.“Kami terus memperbanyak titik penyaluran beras SPHP dengan harga maksimal sesuai HET Rp13.100/kg. Di depan gudang dan kantor Bulog se Sumut juga setiap hari tersedia. Silahkan datang" imbuh Budi.Selain beras, Bulog Sumut juga terus mendistribusi Minyakita.“Sampai saat ini sudah 14,36 juta liter yang kami salurkan. Sebanyak 7,50 juta liter atau sekitar 52 persen kami salurkan melalui Pasar Rakyat, baik SP2KP maupun non-SP2KP. Selain itu juga kami salurkan melalui warung sembako RPK dan Koperasi Merah Putih,” jelas Budi.“Distribusi MinyaKita ini tercatat di SIMIRAH, Bulog dan ID FOOD mendapat tugas dari Menteri Perdagangan sebagai Distributor ke 1, beli Minyakita dari produsen dan langsung kami distribusi ke pengecer, tidak melalui Distributor/Agen lagi. Harga maksimal sesuai HET Rp15.700/liter. Jadi kalau di pasar ada yang menjual di atas HET jangan di beli, cari dulu toko berlogo Bulog harga maksimal Rp15.700/liter" tutup Budi.Budi menambahkan bahwa Bulog dan ID FOOD mendapat porsi distribusi 35% dari produksi Minyakita, selebihnya 65% distribusi melalui Swasta/Non BUMN. Berbagai program tersebut dilaporkan juga ke Pemda dan juga DPRD Prov Sumut karena merupakan bagian dari upaya Bulog dalam menjalankan penugasan Pemerintah sekaligus menjaga stabilitas pangan di Sumatera Utara. Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, ‎GARUT, -Kepolisian Resor Garut menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan tertentu selama 2 pekan. Dalam pengungkapan tersebut, Satres Narkoba Polres Garut berhasil mengungkap 20 kasus dengan mengamankan sebanyak 28 orang tersangka. Selasa (11/08/2026). ‎‎Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Putra, S.H., S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polres Garut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menyampaikan hasil penanganan perkara kepada masyarakat.‎‎Dari 20 kasus yang berhasil diungkap, terdiri dari 14 kasus tindak pidana narkotika, 1 kasus tindak pidana psikotropika, serta 5 kasus tindak pidana di bidang kesehatan. ‎‎Sementara itu, dari keseluruhan perkara tersebut, polisi mengamankan 28 tersangka, terdiri dari 27 laki-laki dan 1 perempuan. ‎‎Para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial YPR (28), MK (19), MR (28), HR (26), WH (30), RMA (26), YI (41), AL (26), RH (25), TSZ (23), SG (22), HCF (21), FRD (25), IL (32), AF (33), SH (33), AAS (24), MA (24), MS (29), YM (27), SN (26), RM (20), K (29), GS (27), RR (22), F (26), H (24), dan MH (26).‎‎Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Garut menjelaskan bahwa pengungkapan kasus dilakukan melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan penindakan yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Garut.‎‎“Pengungkapan ini merupakan komitmen Polres Garut dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika maupun obat-obatan tertentu yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar AKBP Niko saat konferensi pers berlangsung. ‎‎Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sabu sebanyak 195,90 gram, tembakau sintetis sebanyak 687,03 gram, psikotropika sebanyak 60 butir/tablet, serta obat-obatan tertentu sebanyak 9.897 butir/tablet.‎‎(Tim) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, ‎GARUT, - Polres Garut berhasil mengamankan dan melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perikanan terkait penyalahgunaan Benih Bening Lobster (BBL) di wilayah Kabupaten Garut.‎Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan tersebut.‎‎Penindakan terhadap tiga tersangka dilakukan pada Sabtu, 8 Agustus 2026, di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Cikelet. Dua tersangka di Desa Cigadog, sedangkan satu tersangka lainnya diamankan di Kampung Santolo, Kecamatan Cikelet. ‎‎Ketiga tersangka masing-masing F (19), warga Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, berinisial IS (40), warga Kecamatan Cikelet, serta AM (41), warga Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut. ‎‎Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan Benih Bening Lobster. Setelah diamankan, para tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Garut untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.‎‎Dari dua lokasi penindakan tersebut, petugas mengamankan total 2.877 ekor Benih Bening Lobster (BBL). Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, di antaranya lampu rakitan, filter sirkulasi air, tabung gas oksigen berukuran 6 kilogram, baterai laptop, casan baterai laptop serta beberapa unit telepon seluler.‎‎Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra, S.H., M.H., C.H.R.A., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan Unit I Tipidter Sat Reskrim Polres Garut terhadap dugaan penyalahgunaan Benih Bening Lobster.‎‎(Tim) Baca selengkapnya