Gempur86.my.id, Garut - Kedekatan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Garut, Rika Agustiana, dengan seorang pengusaha berinisial AR menjadi sorotan. Beredar informasi di kalangan publik bahwa Rika disebut sering merapat atau berkunjung ke vila milik AR. Sekretaris Dinas Perkim, Dang Sani Imansyah, juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan pengusaha tersebut.‎‎Kedekatan antara pejabat pemerintah dengan kalangan pengusaha pada dasarnya tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, perhatian publik muncul ketika kedekatan tersebut dikaitkan dengan kepentingan pekerjaan pemerintahan, terlebih setelah berhembus isu mengenai dugaan “proyek inden” di lingkungan Dinas Perkim.‎‎Publik mempertanyakan apakah kedekatan tersebut sebatas hubungan sosial atau terdapat kepentingan lain yang berkaitan dengan pekerjaan dan proyek pemerintah. Transparansi dan klarifikasi dinilai penting agar tidak muncul persepsi mengenai konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas pejabat publik.‎‎Upaya konfirmasi dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Perkim Kabupaten Garut, Selasa (18/8/2026). Namun, saat hendak ditemui, Rika Agustiana disebut sedang tidak berada di tempat. Hal serupa juga terjadi ketika hendak meminta keterangan kepada Sekdis Perkim Dang Sani Imansyah.‎‎Melalui pesan WhatsApp, Dang Sani menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalani pemeriksaan Inspektorat terkait proyek yang bermasalah di wilayah Garut Utara. Belum diketahui apakah pemeriksaan tersebut memiliki keterkaitan dengan isu “proyek inden” yang tengah beredar atau merupakan agenda pemeriksaan tersendiri.‎‎Hingga berita ini disusun, awak media masih menelusuri informasi terkait dugaan proyek inden tersebut, termasuk realisasi proyek-proyek di bawah pengawasan Dinas Perkim Kabupaten Garut.‎‎Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Rika Agustiana, Dang Sani Imansyah, pengusaha AR, maupun Inspektorat Kabupaten Garut. Klarifikasi diperlukan agar isu yang berkembang tidak berhenti sebagai rumor dan untuk memastikan seluruh proses proyek pemerintah berjalan transparan, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan.‎‎Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.‎‎(Red) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, ‎Garut - Merasa diabaikan selama 11 tahun, warga dari tiga kecamatan GEMA BSP (Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy) di Garut selatan kompak bersuara. Melalui Pernyataan Sikap yang dikeluarkan Sabtu (16/8/2026), masyarakat Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy menolak draf Perubahan KUA-PPAS 2026-2027 dan mengancam akan mengepung Kantor Bupati serta DPRD Garut dengan 10.000 massa pada Kamis mendatang.‎‎Inti tuntutan mereka hanya satu: perbaikan jalan Banjarwangi - Singajaya - Peundeuy yang rusak berat dan tak kunjung masuk prioritas anggaran daerah.‎‎Kami, masyarakat tiga kecamatan, menyatakan:‎1. ‎Menolak draf Perubahan KUA-PPAS 2026 dan 2027 yang tidak memprioritaskan perbaikan jalan Banjarwangi – Singajaya – Peundeuy. Jalan ini rusak berat dan sudah 11 tahun diabaikan APBD.‎1. ‎Menuntut revisi KUA-PPAS 2026 dan 2027. Masukkan ruas jalan kami dan realokasikan anggarannya. Hentikan pemborosan seperti alokasi Rp10 miliar untuk pembebasan tanah Sekolah Rakyat yang bukan kewajiban daerah.‎1. ‎Meminta keadilan anggaran. Dari Rp296 miliar APBD. Tunjukkan keberpihakan nyata, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu.‎1. ‎Menolak klaim keberpihakan melalui program IJD 6,5 km. Itu murni aspirasi bapak Ade Ginanjar bukan kebijakan Bupati untuk tiga kecamatan kami.‎‎Sudah 2 kali dalam 20 tahun terakhir kami harus turun ke jalan agar jalan ini diperbaiki. Tahun 2006 dan 2016. Kini 2026, kami harus turun kembali menuntut hal yang sama.‎‎Maka kami nyatakan:  ‎Pada Kamis, 20 Agustus 2026, 10.000 massa dari Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy dengan 48 elf, 32 travel, dan 1.000 motor akan mengepung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Garut sampai tuntutan kami dipenuhi.‎‎(Tim) ‎ Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Jakarta - Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara berbeda pemikiran dengan Bassra (Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura) dan 45 ulama dan habaib Madura. Jika Bassra dan 45 Ulama dan Habaib se-Madura menolak, Ormas Madas Nusantara justru mendukung investasi Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan."Kami memberi dukungan kepada pemerintah yang membawa investor asing untuk membangun Pulau Madura yang merupakan daerah ter-miskin se-Jawa Timur. Hanya dengan masuknya investasi Pulau Madura dan Masyrakatnya maju dan sejahtera," tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta.Menurut Jusuf Rizal, pria keturunan Raja Sumenep, Arya Wiraraja, Relawan Prabowo Subianto itu, penolakan Bassra dan 45 ulama dan habaib itu tidak memiliki dasar yang kuat. Miris juga ulama dan habaib mengatasnamakan ulama Se-Madura melakukan penolakan, tanpa ada kajian dan analisa komprihensip. Sikap itu menunjukkan aragansi, jauh dari objektivitas dan picik."Ormas Madas Nusantara menilai penolakan Bassra dan 45 Ulama dan Habaib, mengandung mens rea (niat tidak baik). Mencari-cari alasan dan ujung-ujung diduga transaksional. Kebiasaan yang justru merusak citra ulama dan habaib Madura jadi jelek," tutur Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)-- LSM terbesar dan terbanyak cabang dengan rekor Muri -- ituDikatakan tidak sedikit oknum ulama dan habaib itu setelah bicara keras, tapi begitu di lobby melempem. Contohnya, saat politisi PKS, Aboebakar Al Habsy, menyebut diduga pesantren Madura terlibat peredaran Narkoba, awalnya oknum ulama dan habaib garang bicara. Tapi IRS (Intelijen Rakyat Semesta) Madas Nusantara menemukan sedikitnya 20 oknum ulama dan habaib dilobby AboebakarOknum ulama dan habaib itu diboyong ke Kantor DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Entah tujuan untuk apa oknum ulama dan habaib diboyong ke Jakarta. Informasi menyebutkan oknum ulama dan habaib itu sudah dibungkam agar tidak bersuara. Ujung-ujungnya konon mereka menerima paket logistik untuk tidak bicara. Pahadal ini masalah moralitas."Jadi Madas Nusantara hornat pada ulama dan habaib yang masih memiliki adab, etika dan moral yang baik. Bukan pada oknum yang bawa-bawa nama ulama dan habaib, namun kelakuannya hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, transaksional dan logistik Banyak yang tidak memiliki idealisne," tegas Jusuf Rizal, salah satu tokoh terkemuka Madura asal Pamekasan itu.Dalam kontek hadirnya investasi asing di Pulau Madura, Ormas Madas Nusantara menyebutkan tidak banyak keterkaitan Bassra dan 45 Ulama dan Habaib. Mereka semestinya fokus pada pengembangan pesantren, membina ahlak dan moral, membenahi manajemen pesantren termasuk masalah spiritual. Tidak kegatelan urusan investasi dan politik.Ulama dsn Habaib itu seharusnya tidak intervensi pada kepentingan usaha guna memajukan Pulau Madura, sebab Pulau Madura itu bukan milik Bassra maupun 45 ulama dan habaib itu. Masyarakat Pulau Madura butuh pekerjaan, butuh kemajuan dan kesejahteraan. Tidak terperangkap dengan situasi di daerah Pulau Madura yang dianggap sebagai daerah termiskin se-Jawa Timur"Maka kehadiran Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan, merupakan salah satu solusi membangun Pulau Madura. Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya sekedar bicara menolak, tapi bagaimana mempersiapkan dalam mempersiapkan opportunity agar berbagai peluang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dan pulau Madura, seperti mempersiapkan SDM berkualitas. Bukan ribut sok kuasa," tegas Jusuf RizalBerdasarkan catatan redaksi Ormas Madas Nusantara merupakan organisasi ke-Maduraan guna mewadahi masyarakat Madura di perantauan se-Nusantara dan luar negeri. Ormas ini digagas Jusuf Rizal, bersama tokoh Madura lainnya untuk komunikasi, koordinasi, konsolidasi, kolaburasi, dan silaturahmi serta pengembangan jaringan usaha.Ormas Madas Nusantara bermitra dengan TNI POLRI dalam membangun Indonesia dan menjaga negeri melalui program Bina-Lindung-Sejahtera. Ormas Madas Nusantara membangun SDM berkualiras, bukan ormas preman. Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, ‎Jakarta - Aksi Pengacara Fritz Alor Boy menjadi sorotan lantaran memprotes pemberlakuan tarif parkir bagi pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Polda Metro Jaya.‎‎Aksi tersebut terekam dalam video yang diunggahnya di di media sosial, pada Senin (10/8/2026).‎‎Dalam video itu, Fritz terlihat mengenakan pakaian berwarna hijau dan topi.‎‎Ia diduga terlibat perdebatan dengan seorang petugas Provos/Polri terkait aturan parkir di lingkungan Polda Metro Jaya.‎‎Fritz mempertanyakan dasar aturan yang digunakan untuk menarik tarif parkir di kawasan tersebut.‎‎Ia juga menyoroti pengemudi ojol yang hanya masuk ke area Polda Metro Jaya untuk mengantar atau menjemput penumpang maupun barang.‎‎Menurut Fritz, pengemudi ojol biasanya hanya berada di lokasi dalam waktu singkat.‎‎Karena itu, ia meminta agar mereka tidak dibebani tarif parkir.‎‎Fritz juga meminta pengemudi ojol yang hanya mengantar atau menjemput dapat langsung keluar dari kawasan Polda Metro Jaya setelah menyelesaikan keperluannya.‎‎Perdebatan Fritz dengan petugas sempat berlangsung tegang.‎‎Ia juga memprotes ucapan petugas yang dinilainya tidak pantas.‎‎Fritz kemudian meminta persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pimpinan Polda Metro Jaya.‎‎Ia menilai fasilitas di lingkungan lembaga negara seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat.‎‎Terlebih bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojol.‎‎Fritz juga menyinggung kewajiban masyarakat dalam membayar pajak.‎‎Menurutnya, masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya seharusnya mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas publik.‎‎"Lembaga negara seharusnya membantu masyarakat, bukan semakin menyusahkan rakyat," demikian inti pernyataan Fritz dalam video tersebut.‎‎Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait protes Fritz Alor Boy.‎(Tim) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Jakarta - Salah satu masalah besar hadirnya Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan adalah ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) berkualitas guna mengisi kebutuhan tenakerja siap pakai. Untuk itu, Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara akan fokus menyiapkan SDM berkualitas guna memenuhi kebutuhan Wiraraja Industrial Park Madura"Kami akan fokus bagaimana menyiapkan SDM berkualitas guna memenuhi tenaga kerja sesuai posisi yang dibutuhkan. Jangan sampai saat Industri Wiraraja beroperasi, masyarakat Madura tidak mampu memenuhi kualifikasi. Ini akan dapat berdampak sosial,"tegas Ketua Umum Madas Nusantara, KRH,HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta.Pernyataan Jusuf Rizal itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapan warga Madura menghadapi kehadiran Wiraraja Industrial Park di Bangkalan, Madura. Mulai dari kesiapan SDM yang berkualitas, aspek sosial, budaya, transportasi, serta koneksitas dengan Kabupaten lain yaitu Sampang, Pamekasan dan Sumenep.Menurut Jusuf Rizal, pria keturunan darah biru Raja Sumenep, Arya Wiraraja itu, kehadiran Wiraraja Industril Partk di Bangkalan, Madura memang akan membawa perubahan bagi kemajuan Pulau Madura. Akan memberikan multiplayer efek tidak hanya di Bangkalan, tapi juga bagi Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep."Ini merupakan momentum sekaligus tantangan bagi pemerintah Bangkalan dan Kabupaten lainnya, serta seluruh tokoh maupun ormas ke-Maduraan bangkit agar keluar dari garis kemiskinan. Apalagi sudah dipastikan akan menyerap banyak SDM tenaga kerja," tambah Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi Relawan Prabowo Subianto itu.Dikatakan Ormas Madas Nusantara akan membuat pelatihan kompetensi dan avokasi guna mempersiapkan SDM tenaga kerja berkualitas. Madas Nusantara akan menjadi penyedia tenaga kerja (Man Power Supply) berkualitas dan bersertifikasi. Membuat program pelatihan di Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun di Sumenep.Jusuf Rizal menyebutkan akan melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, manajemen Wiraraja Industrial Park Madura, Kementerian Ketenagakerjaa Republik Indonesia, BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, Menko Ekonomi maupun tokoh dan ulama Madura terkait perlunya menyediakan SDM sedini mungkin agar SDM tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri."Kami telah mengantisipasi kehadiran investor asing ke wilayah Madura dengan mendirikan Bamus (Badan Musyawarah Madura). Melalui kehadiran investor asing, termasuk Wiraraja Industrial Park dari China, kemungkinan jalur kereta api Bangkalan-Sumenep dapat dihidupkan lagi atau jalan tol," tegas Jusuf Rizal, salah satu tokoh Madura asal Pamekasan itu. Baca selengkapnya

Gempu86.my.id, Jakarta -- Gonjang Ganjing akan ada aksigʻ demo turunkan Presiden Prabowo menimbulkan reaksi dari para relawan Prabowo Subianto, termasuk Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara dan ormas dibawah kepemimpinan KRH.HM.Jusuf Rizal, SH. Organisasi Relawan itu solid tetap dukung Prabowo Subianto, namun diharapkan Menteri dan pejabat yang tidak kapabel bisa diganti.Menurut Jusuf Rizal, pria tokoh penggiat anti korupsi, Relawan Prabowo Subianto keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja itu kepada wartawan, jaringan organisasi dibawah kepemimpinannya, tetap solid mendukung Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 dan siap aksi melakukan penolakan terhadap cara-cara inkonstitusional, karena ini berdampak kepada masyarakat yang saat ini sedang susah.Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang dikenal kritis itu, menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya isu demo besar-besaran guna melengserkan Prasiden Prabowo Subianto, sebagaimana aksi demo anarkis serentak 21 Agustus 2025 diberbagai kota besar.Dikatakan isu demo tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan para pengusaha. Di Jakarta dan Bekasi, misalnya, para pengusaha mall dan gedung mulai memagar bangunannya untuk mengantisipasi jika pihak keamanan tidak sanggup melindungi serta mengamankan aset-aset masyarakat.Sebaiknya lanjut Jusuf Rizal pihak pemerintah harus memberi pernyataan resmi akan situasi negara sehingga kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan. Bahwa saat ini kondisi keamanan terkendali, kalaupun ada demo tetap dilaksanakan secara tertib, serta dapat menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan bangsa"Selain itu Presiden Prabowo Subianto hendaknya jangan baperan. Alergi terhadap kritikan yang konstruktif demi kemajuan bangsa. Prabowo Subianto saatnya harus lebih banyak mendengar ketimbang bicara yang tidak substansial. Fokus bagaimana merealisasi janji-janji politiknya, seperti hukum mati koruptor kakap," tegas Jusuf RizalAktivis pekerja dan buruh itu lebih jauh menambahkan terkait kondisi bangsa, Ormas Madas Nusantara memberi masukan kepada Prabowo agar mengganti menteri maupun pejabat yang tidak punya kapasitas (Kapabel). Evaluasi pejabat-pejabat titipan yang hanya berpotensi menjadi beban negara."Dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan ini, pengeluaran atau belanja yang membebani keuangan negara sebaiknya dipangkas. Jangan mengandalkan hutang terus. Selain itu, daripada membebani pajak rakyat kecil, gaji Menteri, Pejabat, Direksi dan Komisaris BUMN dipangkas saja hingga situasi ekonomi normal," usul Jusuf RizalYang tidak kalah pentingnya, tutur Jusuf Rizal bagaimana Presiden Prabowo segera mengundangkan UU Perampasan aset agar para koruptor kakap itu dapat dimiskinkan. Percuma Prabowo berbusa-busa minta pengembalian dari oligarki dan kartel uang negara yang dikorup. Itu tidak akan efektif jika menunggu kesadaran para koruptor "Yang bisa menekan para koruptor adalah perbaiki system dalam pemberantasan korupsi, seperti adanya UU Perampasan Aset serta Presiden Prabowo Subianto berlakukan hukuman mati bagi koruptor kakap. Para koruptor tidak perlu dikejar sampai antartika, abisin waktu, tenaga, pikiran dan uang. Berlakukan saja hukuman mati. Itu lebih efektif," tegas Jusuf RizalBerdasarkan catatan redaksi Jusuf Rizal tercatat banyak memimpin organisasi selain Ormas Madas Nusantara yaitu LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Perkumpulan Pengusaha Media Online Indonesia (MOI), Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 100 ribu orang, Ketum Loyalis Bapak HM.Soeharto, Presiden RI ke-2 (Soehartois) hingga memimpin Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat) berbasis Loyalis Soeharto. Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, ‎‎Garut - Kapolres Garut AKBP Niko N A. Putra, S.H., S.I.K., M.H. melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dengan Ketua MUI Kabupaten Garut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut, serta Ketua PCNU Garut.‎‎Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergitas, komunikasi, dan koordinasi antara Polri dengan para tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan dalam bersama-sama mendukung terciptanya keamanan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan di Kabupaten Garut.‎‎Karena menjaga Garut bukan hanya tugas satu pihak. Dengan kolaborasi, komunikasi, dan kebersamaan, kita wujudkan Garut yang aman, nyaman, harmonis, dan semakin maju.‎‎(Tim) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Jakarta - Tiga dekade lebih perjalanan pers pascareformasi, belum sepenuhnya menjauhkan jurnalis dari tekanan, intimidasi, persekusi hingga ancaman kriminalisasi. Ditengah situasi tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menegaskan sikapnya: Pers tidak boleh tunduk apalagi mundur ketika berhadapan dengan kekuasaan yang alergi terhadap kritik.Pesan itu mengemuka dalam peringatan HUT ke-32 AJI Indonesia, yang mengusung tema; “Bertahan, Bersuara, Berkarya”. Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menyampaikan pidato reflektif sekaligus menohok mengenai tantangan kebebasan Pers di Indonesia, Selasa (11/8-2026).Dalam pidatonya, Nany membongkar sejumlah stigma dan label peyoratif yang kerap diarahkan kepada jurnalis ketika pemberitaan atau pertanyaan mereka dianggap mengganggu kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.Tiga label yang disorot, antara lain; 'Londo Ireng', 'tidak punya otak', dan 'kawanan sirkus'.Alih-alih defensif, Nany justru membalik stigma tersebut menjadi pernyataan sikap, bahwa; Independensi Pers tidak boleh ditentukan oleh selera penguasa.“Kalau bertanya kritis dianggap pengkhianatan, ya, Kami Londo Ireng,” ujarnya.Nany menegaskan, jurnalis tidak bekerja untuk menyenangkan penguasa. Pers bekerja berdasarkan fakta, kepentingan publik, kode etik jurnalistik, serta hak masyarakat memperoleh informasi.“Kalau Londo Ireng dimaksudkan untuk mengatakan jurnalis adalah pengkhianat karena tidak mengikuti keinginan penguasa, maka sekali lagi saya katakan: Ya, kita Londo Ireng! Karena kita memang tidak bekerja berdasarkan apa yang diinginkan penguasa. Kita bekerja berdasarkan fakta, kepentingan publik, kode etik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” tegas Nany ditengah sambutannya pada Malam Resepsi HUT ke-32 AJI di Hall Dewan Pers, baru-baru ini.Menurut Nany, pertanyaan kritis tidak seharusnya diposisikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap negara. Sebaliknya, pertanyaan kritis merupakan bagian dari fungsi pers dalam mengawasi jalannya kekuasaan.Menurut Ketum AJI itu, jika kritik sudah dianggap sebagai pengkhianatan, maka yang justeru patut dipertanyakan bukan keberadaan Pers kritis. Melainkan, cara kekuasaan itu sendiri didalam memandang kritik.Pers, dalam konteks demokrasi, memiliki mandat untuk menguji kebijakan, mengungkap fakta, meminta pertanggungjawaban pejabat publik, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.Selain itu, Nany juga merespons label; 'tidak punya otak' yang diarahkan kepada pekerja pers. Dengan nada reflektif, ia menggambarkan realitas yang kerap dihadapi jurnalis: tekanan ekonomi, ancaman kekerasan, intimidasi, hingga risiko berhadapan dengan persoalan hukum ketika menjalankan tugas jurnalistik.“Mungkin kami memang ‘tidak punya otak’. Sebab di tengah tekanan, ancaman kekerasan, dan ketidakpastian ekonomi, kami tetap memilih jadi jurnalis. Masih membuka laptop, memeriksa dokumen, dan menulis, meski tahu itu tidak selalu aman,” ujarnya.Namun bagi Nany, keberanian tersebut bukan berarti jurnalis bebas dari kesalahan. Justru independensi harus berjalan beriringan dengan integritas, verifikasi, kode etik, dan tanggung jawab kepada publik.“Tapi biarlah kami dianggap tidak punya otak, asal kami punya nurani, punya integritas, dan yang paling penting, kita punya keberanian,” tegasnya lagi.Pernyataan tersebut, menggambarkan satu garis tegas: "jurnalisme bukan pekerjaan untuk mencari tepuk tangan kekuasaan".Tugas Pers adalah; mencari fakta, menguji informasi, melakukan verifikasi dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat—termasuk ketika informasi tersebut tidak menyenangkan pihak yang sedang berkuasa.Label ketiga, 'kawanan sirkus', juga tidak luput dari sorotan dan bahasan Ketum AJI itu. Alih-alih menganggapnya sebagai penghinaan, ia justru memaknainya sebagai gambaran mengenai solidaritas komunitas pers ketika salah satu jurnalis menghadapi serangan.“Kami memang berkumpul. Kami berkumpul ketika seorang jurnalis diserang, ketika media diintimidasi, dan ketika rekan kami menghadapi kriminalisasi. Kami berkumpul karena kami tahu seorang jurnalis tidak boleh menghadapi kekerasan sendirian,” bebernya.Ia pun menegaskan, solidaritas bukan berarti membenarkan setiap tindakan seorang jurnalis. Solidaritas Pers, dalam konteks tersebut, merupakan sikap bersama untuk memastikan setiap persoalan terhadap pekerja media diselesaikan melalui mekanisme hukum dan etika yang semestinya, bukan melalui intimidasi maupun kekerasan.“Kalau solidaritas ini dianggap 'kawanan', maka ya, kami adalah kawanan yang berdiri tegak dan tidak akan pernah meninggalkan siapapun sendirian menghadapi kekerasan!” serunya.Pernyataan itu pun, disambut riuh tepuk tangan peserta. Memasuki usianya yang ke-32 tahun, AJI juga mengingatkan bahwa reformasi 1998 bukanlah garansi permanen bagi kebebasan pers.Demokrasi dapat mengalami kemunduran, apabila institusi-institusi yang menjadi penyangganya dibiarkan melemah. Kebebasan pers pun tidak cukup hanya dijamin melalui aturan, tetapi membutuhkan ruang kerja yang aman bagi jurnalis dan media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.AJI menempatkan kebebasan pers bukan sebagai hak eksklusif wartawan, melainkan bagian dari hak publik dalam dan untuk memperoleh informasi.Karena itu, setiap bentuk intimidasi, kekerasan, persekusi maupun kriminalisasi terhadap jurnalis, harus dipandang serius. Karena hal tersebut, berpotensi bisa menciptakan efek gentar (chilling effect) terhadap kerja jurnalistik.Ketika seorang jurnalis takut mengungkap fakta, persoalannya tidak berhenti pada satu individu. Masyarakat ikut kehilangan akses terhadap informasi yang seharusnya diketahui publik.“Jurnalis Bukan Musuh Negara”Ketum AJI itu juga menyampaikan pesan tegas, khususnya kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menjadikan pers kritis sebagai musuh.“Jurnalis bukan musuh negara, jurnalis bukan makar! Kritik bukanlah hal yang berat, pertanyaan bukanlah penghinaan, investigasi bukanlah provokasi, dan berita yang tidak menyenangkan pemerintah bukan berarti berita itu salah,” tegas Nany.Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat, bahwa; dalam demokrasi, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga harus siap diawasi, diperiksa, dikritik dan dimintai pertanggungjawaban oleh publik.Pers bukan lembaga oposisi politik. Namun, pers juga bukan alat propaganda kekuasaan. Independensi media justru diuji ketika kepentingan publik berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi maupun kekuasaan.Menutup sambutannya, Nany menegaskan bahwa; Kebebasan Pers bukanlah hadiah istimewa yang diberikan buat wartawan. Kebebasan Pers, adalah hak publik.Masyarakat membutuhkan Pers yang bebas, agar kebijakan pemerintah dapat diawasi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diungkap, suara kelompok rentan dapat terdengar, dan berbagai persoalan yang tertutup dapat dibawa ke ruang publik.Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ruang kerja pers tetap aman dan demokratis.“Martabat jurnalis ditentukan oleh keberanian untuk tetap bekerja secara independen. Sebagai perisai terakhir demokrasi, itulah tugas jurnalis,” pungkasnya.Seiring memasuki usianya yang 32 tahun, pesan AJI pun menjadi semakin jelas: Pers boleh dikritik, berita boleh dibantah, wartawan wajib dikoreksi ketika melanggar etika. Namun, intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi bukanlah jalan untuk membungkam kritik. Sebab ketika suara pers dipaksa diam, yang sesungguhnya kehilangan suara bukan hanya jurnalis, melainkan publik dan demokrasi itu sendiri ! Baca selengkapnya

Gempur.86.my.id, Lampung Selatan -  Petugas KSKP Bakauheni mengamankan 98 ekor burung dari sebuah kendaraan Toyota Hiace yang diperiksa di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu (12/8/2026). Puluhan burung tersebut diduga dibawa tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk pengangkutan satwa.Kapolsek KSKP Bakauheni AKP Fransiskus Yepta Terang Ginting, S.I.K., M.M., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., membenarkan pengamanan tersebut. "Benar, personel KSKP Bakauheni mengamankan 98 ekor burung yang ditemukan di dalam bagasi kendaraan Toyota Hiace warna putih dengan nomor polisi terpasang BG 7026 TC sekitar pukul 07.45 WIB.. Satwa tersebut dibawa tanpa dilengkapi dokumen yang sah ." ujar Fransiskus.Kendaraan tersebut dikemudikan RS (22), warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan pemeriksaan awal, burung-burung tersebut dibawa dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan tujuan Cikarang, Bekasi.Puluhan satwa itu ditemukan dalam empat keranjang buah berwarna putih yang ditempatkan di bagian bagasi belakang kendaraan. Total terdapat 98 ekor burung dengan rincian 35 ekor burung madu, enam ekor prenjak, 38 ekor cerucuk, dan 19 ekor anis mata."Kami berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta BKSDA Wilker Bakauheni terkait penanganan satwa. Burung-burung tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada pihak karantina dan dibuatkan berita acara serah terima," kata Fransiskus.Polisi mengamankan satu unit Toyota Hiace warna putih nomor polisi BG 7026 TC, empat keranjang buah warna putih berisi 98 ekor burung, serta satu lembar STNK kendaraan.Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul serta tujuan pengiriman satwa tersebut. Pengangkutan satwa tanpa dokumen yang sah tersebut ditangani berdasarkan ketentuan Pasal 88 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.Sementara itu, seluruh burung yang diamankan telah diserahkan kepada pihak karantina untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan."Kami akan terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan di kawasan pelabuhan sebagai upaya mencegah lalu lintas satwa yang tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan," ujar Fransiskus.(Puddin A) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Medan - Bulog Sumut sebagai salah satu operator pangan Pemerintah Pusat terus memperkuat penyaluran komoditas pangan bagi masyarakat. Penyaluran tersebut meliputi Bantuan Pangan (Banpang) beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta distribusi MinyaKita.Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, Rabu (12/08/2026) menegaskan saat ini memiliki stok diantaranya beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) 57 ribu ton dan MinyaKita 1,2 juta liter.Penyaluran beras Bantuan Pangan dan SPHPDalam beberapa hari ke depan, Bulog Sumut akan kembali salurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.Untuk periode ini, diberikan untuk 1.739.256 PBP dengan kebutuhan beras sebesar 52 ribu ton. “Bulog menyalurkan sesuai data PBP yang kami terima dari Bapanas. Dari Pemkab dan Pemkot juga sudah ke gudang Bulog untuk mengecek kualitas dan kuantitas berasnya. Proses pengemasan terus kami lakukan. Masing-masing PBP menerima 30kg beras, dan Gratis diambil di Kantor Desa/Kelurahan" tegas Budi.Selain itu, Bulog Sumut juga terus menyalurkan beras SPHP. Sejumlah 32.342 ton beras SPHP dari target sekitar 49.043 ton, atau telah mencapai 65,95 persen dari target.Budi menyampaikan beras SPHP ini disalurkan melalui pedagang di Pasar, warung warung sembako yang telah terdaftar sebagai RPK, Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan TNI/Polri, serta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.“Kami terus memperbanyak titik penyaluran beras SPHP dengan harga maksimal sesuai HET Rp13.100/kg. Di depan gudang dan kantor Bulog se Sumut juga setiap hari tersedia. Silahkan datang" imbuh Budi.Selain beras, Bulog Sumut juga terus mendistribusi Minyakita.“Sampai saat ini sudah 14,36 juta liter yang kami salurkan. Sebanyak 7,50 juta liter atau sekitar 52 persen kami salurkan melalui Pasar Rakyat, baik SP2KP maupun non-SP2KP. Selain itu juga kami salurkan melalui warung sembako RPK dan Koperasi Merah Putih,” jelas Budi.“Distribusi MinyaKita ini tercatat di SIMIRAH, Bulog dan ID FOOD mendapat tugas dari Menteri Perdagangan sebagai Distributor ke 1, beli Minyakita dari produsen dan langsung kami distribusi ke pengecer, tidak melalui Distributor/Agen lagi. Harga maksimal sesuai HET Rp15.700/liter. Jadi kalau di pasar ada yang menjual di atas HET jangan di beli, cari dulu toko berlogo Bulog harga maksimal Rp15.700/liter" tutup Budi.Budi menambahkan bahwa Bulog dan ID FOOD mendapat porsi distribusi 35% dari produksi Minyakita, selebihnya 65% distribusi melalui Swasta/Non BUMN. Berbagai program tersebut dilaporkan juga ke Pemda dan juga DPRD Prov Sumut karena merupakan bagian dari upaya Bulog dalam menjalankan penugasan Pemerintah sekaligus menjaga stabilitas pangan di Sumatera Utara. Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, Deli Serdang -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dan puluhan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Jaringan Aktivis (GMJA) bersepakat menyikapi status Kepala Desa Rugemuk nonaktif Muliadi yang banyak terlibat kasus hukum untuk segera diberhentikan secara permanen oleh bupati.Kesepakatan tersebut tercapai setelah perwakilan dari Dinas PMD dan Inspektorat Pemkab Deli Serdang menjumpai puluhan massa aksi GMJA yang beraksi di depan Kantor Bupati, Senin 10 Agustus 2026.Massa aksi GMJA dengan tegas meminta Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengambil sikap terhadap Muliadi yang terbukti korupsi dana desa senilai Rp.200 juta lebih. Bukti korupsi yang telah dilakukan kepala desa nonaktif tersebut adalah dengan mengembalikan uang hasil korupsi ke kas daerah melalui inspektorat."Kami mendukung kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan bersih dari korupsi. Contohnya korupsi dana Desa Rugemuk. Muliadi sudah terbukti korupsi dengan mengembalikan uang hasil korupsi ke kas daerah. Ini harus ditendak tegas secara administrasi dan hukum pidana. Pecat dan proses hukum korupsinya," ucap Koordinator Aksi GMJA Rio Nasution kepada pejabat PMD Rismar Silaban dan Inspektorat Wanda, serta pejabat lainnya yang mendapingi.Dari orasi yang disampaikan massa GMJA, para pejabat Pemkab Deli Serdang, pun menjelaskan kondisi terkini Kepala Desa Rugemuk nonaktif Muliadi yang harus dipecat oleh Bupati Asri Ludin Tambunan.Rismar Silaban mengatakan sampai saat ini status Muliadi belum aktif sebagai kepala desa. Meski masa nonaktif enam bulan telah berakhir pada 5 Agustus 2026."Kami pastikan yang bersangkutan (Muliadi) belum diaktifkan oleh bapak bupati. Masukan dari adik adik mahasiswa hari ini akan menjadi pertimbangan yang akan dilaporkan kepala bapak bupati. Jika proses hukum yang dihadapi kapala desa nonaktif, itu bukan wewenang kami. Itu ada pada aparat penegak hukum. Kami tidak bisa menyampuri," ucap Rismar Silaban.Tidak hanya soal status kepala desa Rugemuk nonaktif, Muliadi pun masih dalam pertimbangan untuk dipecat oleh Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat."Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat, kami telah menyampaikan sejumlah poin hasil pemeriksaan untuk diambil keputusannya oleh bapak bupati. Mohon maaf kami saat ini tidak bisa menjawab langsung tuntutan yang diminta dari adik adik mahasiswa. Itu ada di pak bupati keputusannya," sambung Wanda.Rismar dan Wanda pun meminta massa GMJA bisa memahami posisi mereka berdua terhadap tuntutan yang disampaikan. Namun mereka berdua mendukung apa yang disampaikan mahasiswa dalam mendukung pemerintahan yang dipimpin Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang bersih dari pejabat korupsi."Kami pastikan mendukung tuntutan adik adik mahasisa semua yang datang ke sini. Akan kami sampaikan kepada bapak bupati," kata Rismar dan Wanda.Rio Nasution pun kembali menegaskan ke para pejabat Dinas PMD dan Inspektorat, bahwa kasus Kepala Desa Rugemuk nonaktif Muliadi telah menimbulkan dampak negatif di publik terhadap kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan. Karena Muliadi saat ini dalam proses pemeriksaan penyidik Tipidkor Polresta Deli Serdang atas kerugian dana desa mencapai Rp.200 juta lebih."Jangan sampai menjadi bumerang terhadap bupati. Kami tahu Muliadi sedang diperiksa tipidkor, dan kami datang mendukung bupati untuk tegas memimpin Pemkan Deli Serdang agar bersih dari pejabat korupsi. Masyarakat Desa Rugemuk pun sudah marah kepada Muliadi, jangan sampai kemarahan masyarakat itu berubah arah. Karena kami tahu bupati dipilih dari suara masyarakat," kata Rio.Orasi GMJA yang berjalan 1 jam lebih dan mendapatkan tanggapan dari pejabat Pemkab Deli Serdang, itupun membubarkan diri dengan tertib setalah poto bersama dengan Rismar dan Wanda serta staf lainnya. Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, 10 Agustus 2026‎Cirebon,- ​Polresta Cirebon kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan obat keras terbatas (OKT) tanpa izin. Dalam sebuah operasi maraton yang dilancarkan pada Senin (3/8/2026), petugas sukses membongkar empat simpul jaringan pengedar lokal di wilayah Susukan, Weru, dan Plered, serta menyita ribuan butir obat keras siap edar.​Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa operasi penindakan serentak ini merupakan komitmen nyata kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat keras terbatas yang beredar secara ilegal."Polresta Cirebon tidak akan memberikan ruang gerak sedikit pun bagi para pelaku yang nekat merusak kesehatan dan masa depan warga dengan mengedarkan narkoba maupun obat keras tanpa izin. Kami akan terus mengejar seluruh jaringan penyuplai hingga ke akar-akarnya," katanya, Selasa (5/8/2026).​Keempat tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah ditahan di Mapolresta Cirebon guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka AJ, Y, dan RR dijerat dengan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Sementara tersangka MAP dijerat dengan pasal berlapis terkait pengedaran obat keras terbatas serta kepemilikan narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU RI Nomor 1 Tahun 2026.‎‎(Tim) Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, 10 Agustus 2026.

Sebuah kursi taman mungkin terlihat sebagai benda biasa. Namun ketika dua kursi berlogo Pemerintah Kota Surabaya ditemukan di lapak barang bekas, salah satunya berada di atas timbangan, benda sederhana itu berubah menjadi pertanyaan serius. Bagaimana fasilitas publik bisa berpindah dari ruang kota ke pasar rongsokan, siapa yang bertanggung jawab, dan seberapa kuat sistem pengawasan aset milik pemerintah? Baca selengkapnya

Gempur 86.my.id, Papua - Masyarakat Adat Tanah Papua: Menjadi Penentu dan Pengawal Asta Cita serta Program Strategis Nasional — Merenovasi dan Memperbaiki Cita-Cita Luhur Menuju Papua Maju, Indonesia SejahteraTanggal: 9 Agustus 2026:Seruan Kepala Yang terhormat para pejabat, para Pemangku Adat, Dewan Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta seluruh saudara-saudaraku masyarakat adat Tanah Papua yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas kasih dan penyertaan-Nya, pada hari yang mulia ini, kita berkumpul memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional. Peringatan ini adalah momen pernyataan tegak: kitalah pemilik pertama tanah ini, kitalah akar kehidupan di bumi Papua, dan kitalah yang paling berhak menjadi Penentu sekaligus Pengawal setiap langkah pembangunan yang menyentuh tanah leluhur kita.BERIKUT ADALAH DELAPAN POIN ASTA CITA DAN PERAN MASYARAKAT ADATPemerintah telah menetapkan Asta Cita — delapan agenda utama pembangunan nasional sebagai arah kemajuan bangsa. Namun setiap poin agenda itu harus kita periksa, kita luruskan, dan kita awasi agar selaras dengan cita-cita luhur masyarakat adat. Berikut peran kita sebagai Penentu dan Pengawal: 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAMKita menuntut agar HAM mencakup hak-hak adat dan hak atas tanah ulayat. Demokrasi berarti suara masyarakat adat didengar dan menjadi dasar keputusan, bukan sekadar diundang hadir saat program sudah ditetapkan. Pancasila berarti keadilan sosial bagi seluruh anak negeri, termasuk anak-anak tanah Papua.2. Kemandirian Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau dan BiruKemandirian pangan tidak boleh merampas tanah adat. Sagu, keladi, dan hasil kebun leluhur adalah fondasi pangan sejati. Ekonomi hijau dan biru berarti menjaga hutan dan laut sesuai kearifan adat, bukan menyerahkan pengelolaan kepada pihak luar tanpa persetujuan lembaga adat. Kita menentukan potensi apa yang dikembangkan di tanah dan laut kita sendiri.3. Lapangan Kerja Berkualitas dan KewirausahaanPembangunan harus membuka lapangan kerja bagi anak-anak Papua sendiri. Jangan lagi pembangunan di tanah Papua dikerjakan tenaga dari luar, sementara anak negeri menjadi penonton. Kita menuntut pelatihan, pendampingan, dan modal usaha bagi pemuda adat agar mampu mengelola potensi tanah leluhur. 4. Penguatan SDM, Pendidikan, dan KesehatanPendidikan dan kesehatan harus menjangkau kampung-kampung adat yang terpencil. Kurikulum pendidikan harus menghormati budaya dan kearifan lokal, bukan menghilangkan jati diri anak Papua. Rumah sakit dan puskesmas harus tersedia di wilayah adat, bukan hanya di kota besar. Kita mengawasi agar anggaran benar-benar sampai melayani masyarakat adat. 5. Hilirisasi dan IndustrialisasiHilirisasi berarti mengolah hasil bumi dan laut di tanah Papua sendiri, bukan mengirim bahan mentah ke luar lalu membeli kembali hasil olahannya dengan harga mahal. Sagu, kopi, keladi, hasil laut — semuanya harus memiliki nilai tambah di tanah leluhur. Kita menentukan komoditas apa yang dikembangkan dan bagaimana pengelolaannya. 6. Membangun dari Desa dan Bawah, Pemerataan EkonomiPembangunan dimulai dari kampung, dari wilayah adat. Koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan kampung nelayan harus dikelola bersama masyarakat adat, bukan diambil alih pihak lain. Dana pembangunan desa harus transparan dan diawasi oleh lembaga adat. Jangan ada lagi pembangunan yang merampas tanah warga atas nama program pemerintah. 7. Reformasi Hukum, Birokrasi, dan Pemberantasan KorupsiHukum harus melindungi hak adat, bukan sebaliknya. Tanah ulayat harus dipetakan, diakui, dan dilindungi undang-undang. Birokrasi harus sederhana dan melayani masyarakat adat, bukan mempersulit. Korupsi di tanah Papua merampas masa depan anak-anak negeri — kita mengawasi setiap rupiah anggaran yang masuk ke wilayah kita. 8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan ToleransiPembangunan tidak boleh merusak sungai, hutan, dan laut kita. Kearifan adat menjaga alam harus menjadi dasar hukum lingkungan, bukan sekadar diakui secara lisan. Budaya, bahasa, dan nilai-nilai adat harus dilindungi dan dihargai. Jangan biarkan pembangunan menghapus tujuh wilayah adat dan kekayaan budaya kita.PROGRAM STRATEGIS NASIONAL YANG HARUS KITA KAWALSelain delapan poin Asta Cita, terdapat program-program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat adat Tanah Papua, yaitu: 1. Pemetaan dan Pengakuan Tanah Ulayat / Wilayah AdatProgram pemetaan tanah ulayat harus melibatkan lembaga adat dan pemangku adat secara langsung. Jangan pemetaan dilakukan pihak luar tanpa kehadiran pemilik tanah. Tanah yang sudah dipetakan dan diakui harus disertifikasi atas nama masyarakat hukum adat, bukan perorangan atau pihak lain. 2. Pembangunan Ekonomi Berbasis Wilayah AdatPembangunan di tujuh wilayah adat — Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Mee Pago, Laa Pago, dan Anim Ha — harus disesuaikan dengan potensi dan budaya masing-masing wilayah. Satu unggulan per kabupaten/kota harus ditentukan bersama masyarakat adat, bukan ditetapkan dari atas tanpa musyawarah. 3. Program Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Papua DamaiEmpat pilar utama pembangunan Papua ini harus melibatkan Dewan Adat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dana Otonomi Khusus harus transparan dan dapat diperiksa oleh perwakilan masyarakat adat.4. Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah PutihProgram ini harus dikelola oleh warga setempat yang dipilih secara musyawarah adat. Jangan diambil alih oleh pihak tertentu atau instansi tertentu sehingga warga hanya menjadi penonton. Lahan yang digunakan untuk program ini harus atas persetujuan pemilik tanah dan mendapat ganti untung yang layak. 5. Asta Cita Rasa PapuaPendekatan pembangunan yang berakar pada budaya dan partisipasi masyarakat Papua ini harus menjadi jalan utama. Artinya: setiap program harus berbicara dengan hati dan budaya orang Papua, bukan memaksakan cara pandang dari luar. SERUAN DAN HARAPAN KITAKepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah di Enam Provinsi Tanah Papua:Tempatkanlah Dewan Adat, Pemangku Adat, dan Lembaga Adat sebagai mitra utama — dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Jangan susun program tanpa melibatkan kita dari awal. Jangan laksanakan program tanpa persetujuan kita. Jangan serahkan pengawasan kepada pihak yang tidak memiliki ikatan darah dan tanah di sini. Merenovasilah segala kebijakan yang menyimpang dari cita-cita luhur: tanah untuk anak cucu, alam dijaga demi kehidupan bersama, pembangunan membawa berkat bukan penderitaan. Kepada Seluruh Masyarakat Adat Tanah Papua:Bangkitlah, bersatulah. Pelajarilah delapan poin Asta Cita dan seluruh program nasional tersebut. Pahami isinya, bandingkan dengan hak-hak kita, dan awasi pelaksanaannya di kampung, di distrik, di kabupaten, hingga ke provinsi. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Jangan diam ketika hak kita dirampas. Sebab tanah ini milik kita, dan masa depan pembangunan di tanah ini harus kita tentukan bersama. Kepada Seluruh Anak Negeri:Kemajuan tanpa keadilan bukan kemajuan. Pembangunan tanpa penghormatan terhadap hak adat bukan pembangunan sejati. Mari kita bangun bersama: dari tanah leluhur, pendapatan berkualitas, kesejahteraan sejati — Papua Maju, Indonesia Sejahtera. MOTIVASI DAN DORONGAN KEPADA GENERASI MUDA PAPUA Berdasarkan Empat Pilar Utama: PAPUA CERDAS — PAPUA SEHAT — PAPUA PRODUKTIF — PAPUA DAMAI.KEPADA PARA PUTRA-PUTRI MASYARAKAT ADAT TANAH PAPUAAnak-anakku, pemuda-pemudi harapan tanah Papua.Kitalah penerus darah para leluhur. Kitalah pemilik masa depan tanah ini. Empat pilar pembangunan — Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Papua Damai — bukan sekadar kata-kata indah di atas kertas. Itu adalah jalan hidup yang Tuhan titipkan kepada kita untuk diwujudkan dengan tangan sendiri."PAPUA CERDAS — Terangi Jalan dengan Ilmu""Belajarlah giat, jangan pernah lelah menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya yang Tuhan berikan agar kita mampu memimpin tanah leluhur, bukan hanya menjadi penonton di bumi sendiri. Pendidikan tidak boleh memisahkanmu dari jati dirimu — gunakanlah ilmu untuk melindungi adat, menjaga tanah, dan membangun bangsa dengan bijaksana."PAPUA SEHAT — Kuatkan Tubuh dan Jiwa"Jaga kesehatan tubuhmu"Karena di dalamnya mengalir darah para pejuang tanah Papua. Jaga kesucian hatimu, jauhkan dari hal-hal yang merusak masa depan. Tubuh yang sehat dan jiwa yang bersih adalah kekayaan sejati — bekal untuk melanggar jauh, membangun rumah, membangun kampung, membangun tanah pertiwi."PAPUA PRODUKTIF — Berkarya dari Tanah Sendiri""Bekerjalah dengan tanganmu sendiri. Jangan malu bertani, jangan malu melaut, jangan malu berkreasi dari sagu, keladi, dan segala yang tumbuh di tanah ini. Kemajuan sejati lahir dari keringat sendiri — mengolah potensi leluhur menjadi berkah, membangun kesejahteraan yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadilah pencipta, bukan sekadar penunggu."PAPUA DAMAI — Satukan Hati, Jaga Persaudaraan"Di dalam perbedaan suku dan bahasa, tetaplah satu saudara. Jangan biarkan perpecahan merusak rumah kita. Damai dimulai dari hatimu, dari sikapmu, dari keramahanmu kepada sesama. Hati yang bersatu adalah benteng terkuat bagi tanah Papua. Dengan damai, Tuhan akan turunkan berkat-Nya melimpah atas tanah dan usaha kita."SERUAN DAN DORONGAN HATI"Wahai generasi penerus Tanah Papua!Jangan menunggu orang lain membangun tanahmu. Bangkitlah, berdirilah tegak!✅ Cerdaslah, agar tidak tertipu oleh janji-janji manis yang merugikan;✅ Sehatlah, agar mampu bekerja keras dan melanggar jauh demi masa depan;✅ Produktiflah, agar dari tanah sendiri lahir kesejahteraan yang sejati;✅ Damailah, agar persaudaraan kita menjadi kekuatan yang tak terkalahkan.Ingatlah: Tanah ini milik kita, masa depan ini milik kita. Tuhan beserta kita. Majulah terus, jangan pernah menyerah!Dari tanah leluhur, untuk anak cucu. Papua Cerdas! Papua Sehat! Papua Produktif! Papua Damai!"Biarlah peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional tahun 2026 ini menjadi kesepakatan bersama: Masyarakat Adat Tanah Papua berdiri tegak sebagai PENENTU arah dan PENGAWAS pelaksanaan Asta Cita serta seluruh Program Strategis Nasional. Jika selaras dengan cita-cita luhur leluhur, kita dukung sepenuh hati. Jika menyimpang, kita luruskan bersama-sama. Tuhan memberkati tanah leluhur kita. Tuhan Memberkati langkah kita membangun Papua yang bermartabat, adil, dan sejahtera bersama seluruh Indonesia."Selamat Hari Masyarakat Adat Internasional.Terima kasih. Baca selengkapnya

Gempur86.my.id, PATI - Wacana pelarangan sound horeg di Kecamatan Tayu menuai beragam tanggapan. Sejumlah kepala desa menegaskan bahwa hingga saat ini belum pernah ada keputusan bersama yang menyatakan larangan penggunaan sound horeg di wilayah tersebut.Ketua Pasopati Kecamatan Tayu sekaligus Kepala Desa Pundenrejo, M. Tafakkuri menyatakan informasi yang menyebut seluruh kepala desa se- kecamatan tayu, telah sepakat melarang sound horeg tidak sesuai dengan fakta.Menurutnya, tidak ada pembahasan dan keputusan hal ini. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang berkembang tanpa kejelasan.Selain meluruskan informasi, M. Tafakkuri berharap keberadaan usaha sound horeg tetap dapat berjalan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap aturanDalam menjaga kenyamanan warga, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM lokal di wilayah Kabupaten Pati", ujar Ketua Pasopati kecamatan Tayu saat ditemui wartawan dirumah, Jumat (7/8/26).Kepala Desa Gunungwungkal, Mulyono menambahkan keberatan atas munculnya narasi yang mengatasnamakan seluruh kepala desa.Ia menilai penyampaian informasi harus dilakukan secara lengkap, agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.Menurut Mulyono, momentum menjelang perayaan 17 Agustus membuat banyak masyarakat telah melakukan pemesanan sound horegUntuk berbagai kegiatan, sehingga informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kebingungan.Kami berharap persoalan tersebut tidak diselesaikan melalui perdebatan di media sosial, melainkan melalui dialog terbuka yang melibatkan pemerintah daerahKepala desa, pelaku usaha sound horeg, serta masyarakat, agar tercipta solusi yang adil dan mengakomodasi seluruh kepentingan", tutur Mulyono.(red) Baca selengkapnya